Partai Demokrat Memberikan Instruksi Kepada Semua Kadernya Untuk Selalu Mengawasi Kegiatan Ilegal yang Menggunakan Atribut Partai

Jakarta - Partai Demokrat meminta seluruh kadernya tetap setia dan waspada akan upaya pecah belah dari berbagai pihak. Termasuk kelompok yang mengatasnamakan Demokrat dengan menggunakan atribut partai.

Dalam sebuah surat yang beredar, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, tidak ada konflik interior partai. Apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

"Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu, pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," kata Riefky dikutip dari Antara, Kamis (7/10).

Instruksi dikeluarkan resmi oleh DPP Partai Demokrat kepada seluruh kader. Instruksi ditandatangani oleh Sekjen DPP Partai Demokrat atas nama Ketum AHY beredar luas di kalangan pengurus dan kader.

Dalam instruksi itu, Riefky juga menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal.

"Mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan dan kegiatan-kegiatan lain dimana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," tulis Riefky.

Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib dengan pasal pelanggaran hak cipta serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP PD.

Seperti diketahui, kemelut internal Demokrat memasuki babak baru. Kini, AD/ART yang terdaftar di Kemenkum pork digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Kubu Moeldoko menunjuk pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk melakukan juducial review tersebut.

Upaya hukum kubu Moeldoko menuai kontroversi. Yusril yakin bahwa gugatan tersebut merupakan bagian dari terobosan hukum. Sementara di sisi lain, para pakar hukum menilai, AD/ART parpol tak bisa digugat ke MA, sebab sifatnya mengikat hanya kepada kader, bukan diatur dalam UU negara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum PDIP Megawati Mengumpulkan DPC PDIP untuk Raih 20 Persen Pada Pemilu 2019

Jakarta -  Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu memberi arahan setiap hari kepada para kadernya dengan melakukan konsolidasi kepartaian dengan menyatu pada kekuatan rakyat. Hal tersebut sebagai lantar belakang digelar program konsolidasi terhadap DPC PDIP yang meraih perolehan di atas 20 persen saat Pemilu Legislatif 2019 lalu. "Schedule ini penting. Pertemuan hari ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah dan arahan Ibu ketua umum bagaimana Partai terus bergerak ke bawah, menjadi penyambung aspirasi rakyat dan memerjuangkan kebijakan publik bagi kepentingan rakyat," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka konsolidasi DPC-DPC PDIP di Sekolah Partai, Lentengagung, Jakarta Selatan, Sabtu, (11/12). Dia menjelaskan, PDI Perjuangan terus menghadirkan jati dirinya sebagai Partai Nasionalis-Sukarnois yang menjadikan kedaulatan politik, ekonomi berdikari dan kebudayaan nusantara. Hal tersebut, kata dia, sebagai ciri perjuangan kepartaian. Tentu saja juga sc
Baca selengkapnya

Partai PPP Minta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Harus yang Berpengalaman di Infrastruktur

Jakarta -  PPP meminta, agar Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pengalaman mengelola pembangunan infrastruktur. Pengalaman ini dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. "Hemat saya memang orang-orang yang punya pengalaman mengelola manajemen pembangunan infrastruktur itu akan sangat membantu melancarkan pembangunan IKN," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta, Kamis (20/1). "Tanpa menyebut nama, tapi yang punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur saya kira itu akan menjadi pilihan yang tepat," jelasnya. Menurut Arsul, orang tersebut bisa dari latar belakang kepala daerah atau eksekutif perusahaan swasta. Selama berkaitan dengan pengalaman di bidang infrastruktur. "Apakah ketika dia menjadi kepala daerah, dia menjadi misalnya eksekutif perusahaan swasta atau dia katakanlah di Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ujar anggota Kom
Baca selengkapnya

Ketua Umum Partai Gerindra Probowo Subianto Mengatakan Kepada Presiden Jokowi Untuk Dihiraukan Suara-suara yang Memperkeruh Keadaan

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto optimis pemerintah bisa menghadapi pandemi Covid-19 dengan baik. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai mendengarkan paparan Jokowi dalam schedule pertemuan ketua umum partai di Istana Negara, Rabu(25/8) kemarin. "Tadi kita sudah mendapatkan paparan dari Presiden tentang keadaan Covid-19 , bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif. Dan kita optimis dan bahayannya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan kita memang harus menghadapinya," kata Prabowo dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden yang baru diunggah Sabtu(28/8). Prabowo menyakinkan Jokowi agar tidak menghiraukan opini-opini yang memperkeruh keadaan. Menteri Pertahanan tersebut word play here yakin pemerintah saat ini sudah berada di jalan yang benar. "Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan yang benar. Jadi kepemimpinan Pak Jokowi
Baca selengkapnya