Partai PPP Minta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Harus yang Berpengalaman di Infrastruktur
Jakarta - PPP meminta, agar Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pengalaman mengelola pembangunan infrastruktur. Pengalaman ini dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
"Hemat saya memang orang-orang yang punya pengalaman mengelola manajemen pembangunan infrastruktur itu akan sangat membantu melancarkan pembangunan IKN," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).
"Tanpa menyebut nama, tapi yang punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur saya kira itu akan menjadi pilihan yang tepat," jelasnya.
Menurut Arsul, orang tersebut bisa dari latar belakang kepala daerah atau eksekutif perusahaan swasta. Selama berkaitan dengan pengalaman di bidang infrastruktur.
"Apakah ketika dia menjadi kepala daerah, dia menjadi misalnya eksekutif perusahaan swasta atau dia katakanlah di Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.
Meski begitu, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Arsul yakin presiden memilih orang yang punya kapasitas dan kapabilitas.
"PPP percaya bahwa yang dipilih Presiden orang yang punya kapasitas dan kapabilitas," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan empat calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara.
Empat itu adalah, Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.
"Jadi untuk otoritas Ibukota negara kita memang akan segara tandatanganin Perpres di mana disitu nanti ada CEO nya.
Kandidatnya ada banyak. Yang namanya kandidat memang banyak Pak Bambang Brodjonegoro, Ahok, Tumiyono, Azwar Anaz," kata Jokowi di Outdoor patio, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 2 Maret 2020.
"Hemat saya memang orang-orang yang punya pengalaman mengelola manajemen pembangunan infrastruktur itu akan sangat membantu melancarkan pembangunan IKN," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).
"Tanpa menyebut nama, tapi yang punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur saya kira itu akan menjadi pilihan yang tepat," jelasnya.
Menurut Arsul, orang tersebut bisa dari latar belakang kepala daerah atau eksekutif perusahaan swasta. Selama berkaitan dengan pengalaman di bidang infrastruktur.
"Apakah ketika dia menjadi kepala daerah, dia menjadi misalnya eksekutif perusahaan swasta atau dia katakanlah di Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.
Meski begitu, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Arsul yakin presiden memilih orang yang punya kapasitas dan kapabilitas.
"PPP percaya bahwa yang dipilih Presiden orang yang punya kapasitas dan kapabilitas," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan empat calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara.
Empat itu adalah, Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.
"Jadi untuk otoritas Ibukota negara kita memang akan segara tandatanganin Perpres di mana disitu nanti ada CEO nya.
Kandidatnya ada banyak. Yang namanya kandidat memang banyak Pak Bambang Brodjonegoro, Ahok, Tumiyono, Azwar Anaz," kata Jokowi di Outdoor patio, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 2 Maret 2020.
Komentar
Posting Komentar