Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2021

Ketua Umum Partai Gerindra Probowo Subianto Mengatakan Kepada Presiden Jokowi Untuk Dihiraukan Suara-suara yang Memperkeruh Keadaan

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto optimis pemerintah bisa menghadapi pandemi Covid-19 dengan baik. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai mendengarkan paparan Jokowi dalam schedule pertemuan ketua umum partai di Istana Negara, Rabu(25/8) kemarin. "Tadi kita sudah mendapatkan paparan dari Presiden tentang keadaan Covid-19 , bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif. Dan kita optimis dan bahayannya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan kita memang harus menghadapinya," kata Prabowo dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden yang baru diunggah Sabtu(28/8). Prabowo menyakinkan Jokowi agar tidak menghiraukan opini-opini yang memperkeruh keadaan. Menteri Pertahanan tersebut word play here yakin pemerintah saat ini sudah berada di jalan yang benar. "Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan yang benar. Jadi kepemimpinan Pak Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi Masih Menyelediki Dugaan Bagi-bagi Proyek Dalam Kasus Gratifikasi Lampung Utara

Jakarta -  KPK telah memeriksa sebanyak 8 saksi dalam kasus dugaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara (Lampura). KPK mengkonfirmasi para saksi soal adanya dugaan pembagian paket proyek pekerjaan serta pemberian uang terkait proyek tersebut. "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan pembagian paket proyek pekerjaan dan adanya pemberian sejumlah charge berupa uang atas pelaksanaan paket proyek dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021). Saksi tersebut merupakan ASN yang di antaranya Yulizar Anhar, Ferly Syahputra Djamal, Juliansyah Imron dan Sairul Hanibal. Saksi selanjutnya, yakni ASN di Dinas PUPR Kabupaten Lampura, wiraswasta, Denny Marian S dan Beny Saputra Hasan Basri. Para saksi tersebut diperiksa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Sementara ada satu saksi yang tidak hadir dan akan dilakukan pemanggilan berikutnya, yakni pihak swasta, Ferdi AR. "KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pema

Dampak PPKM, Elektabilitas Golkar Menurun Akibat Penurunan Kepercayaan Publik Kepada Presiden

Jakarta - Elektabilitas Partai Golkar menurun berdasarkan survei Charta Politika Indonesia. Golkar yang pada Pemilu 2019 mendapatkan kursi terbanyak kedua, kini elektabilitasnya hanya 6,6 persen. Turun dari survei sebelumnya di angka 7,8 persen. Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan survei tersebut dilakukan pada saat PPKM Darurat. Pengetatan aktivitas publik menyebabkan ekonomi masyarakat terganggu sehingga terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, penurunan kepercayaan publik ini berdampak terhadap partai-partai yang diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah. Elektabilitasnya partai ini turun dalam survei, termasuk Golkar. "Survei Charta Politika dilakukan pada saat PPKM Darurat. Banyak pengetatan aktivitas publik yang menyebabkan ekonomi terganggu, sehingga Charta mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi,"ujar Ace kepada wartawan, Jumat (13/8). "Partai-partai yang selama i