Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2021

Wakil Ketua Penasehat Hanura Mengatakan Gede Pasek Mundur

Jakarta -  Wakil Ketua Dewan Penasehat Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan, Gede Pasek Suardika mengundurkan diri dari partai dan sekretaris jenderal Hanura karena ingin mendirikan partai baru. Inas mengaku tak mengetahui apa partai yang akan didirikan Pasek "Lagi persiapan bikin partai kan, ya ada partai baru nanti cari saja nama partainya apa," ujar Inas kepada wartawan, Jumat (29/10). Menurut Inas, Pasek juga membawa tak lebih dari sepuluh orang Hanura untuk mendirikan partai baru itu. "Setahu saya dari beberapa kawan di Hanura yang mungkin juga mengikuti Pak Pasek ya nanti akan bikin partai baru," ujarnya. Partai baru yang akan didirikan Pasek disebut akan dideklarasikan pada bulan Desember mendatang. "Desember lah, setahu saya Desember mereka akan deklarasi," katanya. Sementara itu, Pasek belum bisa dikonfirmasi mengenai pendirian partai baru. Telepon dan pesan singkat kepada Pasek tidak berbalas. Sebelumnya, Gede Pasek Suardika mundur dari kursi

Ketua Ahli BRIN Mengingatkan Perlunya Bentuk Database Untuk Perempuan yang Berpotensi di Politik

Jakarta -  Ahli Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menekankan pentingnya membentuk pusat basis data kumpulan bakat nasional untuk mendata perempuan yang memiliki potensi dalam bidang perpolitikan. "Saya tekankan, perlunya dibuat penyatuan basis information secara nasional, yang simple, untuk mendata para perempuan, khususnya yang potensial atau prospektif," kata dia, dalam workshop bertajuk "Roadmap Penguatan Peran Politik Perempuan Menuju Kesetaraan" dilansir Antara , Jumat (22/10). Pembuatan pusat data itu salah satu perwujudan semangat kaum perempuan untuk bangkit bersama dalam meningkatkan peran perempuan dalam perpolitikan Indonesia. Selanjutnya dia berpandangan kaum perempuan juga perlu untuk melakukan pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan bagi kaum perempuan yang potensial untuk dipersiapkan masuk ke jabatan-jabatan publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat diberikan

Partai NasDem Akan Melakukan Konvensi Capres Jika Koalisi Sudah Dibentuk

Jakarta -  Partai NasDem akan menggelar konvensi calon presiden 2024 pada tahun 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, tidak ingin konvensi yang digelar hanya untuk pencitraan atau peningkatan elektabilitas saja. Ali mengharapkan konvensi sungguh-sungguh untuk mencari calon pemimpin. Bukan lucu-lucuan atau abal-abal yang hanya sekadar menaikkan popularitas partai. Oleh karena itu, kata Ali, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menginginkan konvensi dilakukan dengan syarat bahwa Partai NasDem sudah memiliki mitra koalisi. "Konvensi adalah ajang mencari pemimpin negeri ini, kader terbaik yang dimiliki bangsa ini. Maka, prasyarat itu (koalisi) harus terpenuhi," ungkap Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10). Dia menjelaskan, Surya Paloh diberikan amanat penuh oleh NasDem untuk menentukan arah koalisi. Sebab, Paloh merupakan ketua umum yang punya kewenangan dan otoritas menentukan koalisi yang akan dijalani. Ali melanjutkan, ketika koalisi sudah terben

Partai Demokrat Memberikan Instruksi Kepada Semua Kadernya Untuk Selalu Mengawasi Kegiatan Ilegal yang Menggunakan Atribut Partai

Jakarta -  Partai Demokrat meminta seluruh kadernya tetap setia dan waspada akan upaya pecah belah dari berbagai pihak. Termasuk kelompok yang mengatasnamakan Demokrat dengan menggunakan atribut partai. Dalam sebuah surat yang beredar, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, tidak ada konflik interior partai. Apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. "Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu, pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY )," kata Riefky dikutip dari Antara, Kamis (7/10). Instruksi dikeluarkan resmi oleh DPP Partai Demokrat kepada seluruh kader. Instruksi ditandatangani oleh Sekjen DPP Partai Demokrat atas nama Ketum AHY beredar luas di kalangan pengurus dan kader. Dalam instruksi itu, Riefky juga menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal. "Mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang