Partai Solidaritas Indonesia Atau PSI Dengan Santai Tanggapi Gugatan Rp 1 Triliun dari Viani Limardi

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat suara terkait rencana gugatan perdata sebesar Rp1 triliun yang dilayangkan dari Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi yang dipecat, karena dugaan menggelembungkan dana reses.

"Jika benar Sis Viani akan menggugat PSI sebesar Rp1 triliun seperti yang diberitakan banyak media, maka sikap itu adalah hak Sis Viani sebagai warga negara," kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dalam keteranganya, Kamis (30/9).

Menurutnya, PSI dalam mengambil keputusan sanksi pemecatan kepada Viani telah melalui mekanisme dan prosedur internal sesuai dengan tata tertib dan objektif, termasuk telah meminta keterangan dari yang bersangkutan.

Terlebih, proses sanksi kepada Viani telah melalui proses yang panjang dengan melibatkan tim pencari fakta untuk mengumpulkan bukti informasi dan keterangan yang relevan dari puluhan saksi.

"Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada objektivitas, bukan subjektivitas like or dislike secara personal. Ini bagian dari hasil evaluasi PSI kepada seluruh anggota DPRD-nya sesuai dengan mekanisme inner partai," jelasnya.

Dari hasil tersebut, Isyana menegaskan jika pemecatan kepada Viani diambil demi menjaga profesionalisme partai dalam menjalankan tugasnya, termasuk menjaga kadernya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi yang dipecat oleh DPP PSI berencana akan melakukan penuntutan karena dituding menggelembungkan dana reses. Gugatan secara perdata akan dilayangkan kepada PSI.

"Kali ini saya tidak akan tinggal diam, dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar Rp1 triliun," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/9).

Dia membantah telah menggelembungkan dana reses yang dituduhkan PSI. Tuduhan tersebut terdapat dalam surat pergantian antar-waktu (PAW).

"Tidak ada sama sekali saya melakukan pengelembungan dana reses, itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya," ujarnya.

Viani menjelaskan, total dana reses sebesar Rp302 juta digunakan untuk 16 titik reses. Bahkan, dari besaran anggaran tersebut menyisihkan sebesar Rp70 juta dan telah dikembalikan kepada Sekretariat DPRD DKI.

"Dan tidak hanya pada Maret 2021 saja, hampir di setiap kali masa reses, saya mengembalikan sisa anggaran reses yang tidak terpakai. Silakan di cek ke DPRD dan BPK," jelas dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum PDIP Megawati Mengumpulkan DPC PDIP untuk Raih 20 Persen Pada Pemilu 2019

Jakarta -  Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu memberi arahan setiap hari kepada para kadernya dengan melakukan konsolidasi kepartaian dengan menyatu pada kekuatan rakyat. Hal tersebut sebagai lantar belakang digelar program konsolidasi terhadap DPC PDIP yang meraih perolehan di atas 20 persen saat Pemilu Legislatif 2019 lalu. "Schedule ini penting. Pertemuan hari ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah dan arahan Ibu ketua umum bagaimana Partai terus bergerak ke bawah, menjadi penyambung aspirasi rakyat dan memerjuangkan kebijakan publik bagi kepentingan rakyat," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka konsolidasi DPC-DPC PDIP di Sekolah Partai, Lentengagung, Jakarta Selatan, Sabtu, (11/12). Dia menjelaskan, PDI Perjuangan terus menghadirkan jati dirinya sebagai Partai Nasionalis-Sukarnois yang menjadikan kedaulatan politik, ekonomi berdikari dan kebudayaan nusantara. Hal tersebut, kata dia, sebagai ciri perjuangan kepartaian. Tentu saja juga sc
Baca selengkapnya

Partai PPP Minta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Harus yang Berpengalaman di Infrastruktur

Jakarta -  PPP meminta, agar Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pengalaman mengelola pembangunan infrastruktur. Pengalaman ini dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. "Hemat saya memang orang-orang yang punya pengalaman mengelola manajemen pembangunan infrastruktur itu akan sangat membantu melancarkan pembangunan IKN," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta, Kamis (20/1). "Tanpa menyebut nama, tapi yang punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur saya kira itu akan menjadi pilihan yang tepat," jelasnya. Menurut Arsul, orang tersebut bisa dari latar belakang kepala daerah atau eksekutif perusahaan swasta. Selama berkaitan dengan pengalaman di bidang infrastruktur. "Apakah ketika dia menjadi kepala daerah, dia menjadi misalnya eksekutif perusahaan swasta atau dia katakanlah di Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ujar anggota Kom
Baca selengkapnya

Ketua Umum Partai Gerindra Probowo Subianto Mengatakan Kepada Presiden Jokowi Untuk Dihiraukan Suara-suara yang Memperkeruh Keadaan

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto optimis pemerintah bisa menghadapi pandemi Covid-19 dengan baik. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai mendengarkan paparan Jokowi dalam schedule pertemuan ketua umum partai di Istana Negara, Rabu(25/8) kemarin. "Tadi kita sudah mendapatkan paparan dari Presiden tentang keadaan Covid-19 , bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif. Dan kita optimis dan bahayannya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan kita memang harus menghadapinya," kata Prabowo dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden yang baru diunggah Sabtu(28/8). Prabowo menyakinkan Jokowi agar tidak menghiraukan opini-opini yang memperkeruh keadaan. Menteri Pertahanan tersebut word play here yakin pemerintah saat ini sudah berada di jalan yang benar. "Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan yang benar. Jadi kepemimpinan Pak Jokowi
Baca selengkapnya