Dampak PPKM, Elektabilitas Golkar Menurun Akibat Penurunan Kepercayaan Publik Kepada Presiden

Jakarta - Elektabilitas Partai Golkar menurun berdasarkan survei Charta Politika Indonesia. Golkar yang pada Pemilu 2019 mendapatkan kursi terbanyak kedua, kini elektabilitasnya hanya 6,6 persen. Turun dari survei sebelumnya di angka 7,8 persen.

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan survei tersebut dilakukan pada saat PPKM Darurat. Pengetatan aktivitas publik menyebabkan ekonomi masyarakat terganggu sehingga terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, penurunan kepercayaan publik ini berdampak terhadap partai-partai yang diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah. Elektabilitasnya partai ini turun dalam survei, termasuk Golkar.

"Survei Charta Politika dilakukan pada saat PPKM Darurat. Banyak pengetatan aktivitas publik yang menyebabkan ekonomi terganggu, sehingga Charta mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi,"ujar Ace kepada wartawan, Jumat (13/8).

"Partai-partai yang selama ini diasosiasikan sebagai pendukung kuat pemerintah ikut terkena imbasnya. Buktinya, menurut Charta Politika bukan hanya Golkar yang turun, tapi PDI Perjuangan dan NasDem juga turun," jelasnya.

Menurut Ace, dinamika elektoral tersebut wajar terjadi. Jika pemerintah melonggarkan PPKM seiring turunnya kasus Covid-19, maka kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi meningkat. Termasuk pada elektabilitas Golkar sebagai pendukung utama pemerintah.

"Dinamika elektoral ini wajar terjadi. Jika survei dilakukan sekarang ketika pemerintah mulai melonggarkan aktivitas bagi ekonomi rakyat seiring dengan penurunan kasus positif COVID, saya yakin kepercayaan terhadap Presiden akan kembali meningkat. Dan Partai Golkar sebagai pendukung utama pemerintah akan kembali meningkat elektabilitasnya,"ujarnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Partai PPP Minta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Harus yang Berpengalaman di Infrastruktur

Jakarta -  PPP meminta, agar Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pengalaman mengelola pembangunan infrastruktur. Pengalaman ini dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. "Hemat saya memang orang-orang yang punya pengalaman mengelola manajemen pembangunan infrastruktur itu akan sangat membantu melancarkan pembangunan IKN," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta, Kamis (20/1). "Tanpa menyebut nama, tapi yang punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur saya kira itu akan menjadi pilihan yang tepat," jelasnya. Menurut Arsul, orang tersebut bisa dari latar belakang kepala daerah atau eksekutif perusahaan swasta. Selama berkaitan dengan pengalaman di bidang infrastruktur. "Apakah ketika dia menjadi kepala daerah, dia menjadi misalnya eksekutif perusahaan swasta atau dia katakanlah di Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ujar anggota Kom...
Baca selengkapnya

Musisi Charly Van Houten Resmi Menjadi Kader PAN

Cirebon -  Sekjen DPP PAN Swirl Soeparno menyatakan musisi Charly Van Houten alias Charly ST12 resmi bergabung dan menjadi kader PAN. "Iya Alhamdulillah Charly sudah bergabung PAN," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (4/1). Dia menyatakan Charly akan maju menjadi caleg PAN dari Dapil Jawa Barat 8, yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. "Charly bertekad untuk menjadi caleg PAN dan maju dapil Jabar-8," ujarnya. Menurut Swirl, Charly adalah putra daerah Cirebon dan memiliki kemampuan membangun daerah bersama PAN . "Charly putra daerah punya akar kuat di Cirebon dan punya modal sosial cukup kuat sebagai seniman dan punya kemampuan sosialisasi yang baik," terangnya. PAN berharap bergabungnya Charly akan menambah satu kursi bagi PAN di Pileg selanjutnya. "Kami harap Charly dan teman lain bisa bersinergi untuk hasilkan satu kursi," pungkas dia.
Baca selengkapnya

PPP Mendukung Poros Ketiga dan Dukung Capres dari Non Partai

Jakarta -  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melirik tokoh-tokoh non partai politik untuk diusung sebagai calon presiden di 2024. Banyak tokoh menteri dan kepala daerah yang bukan orang partai politik potensial sebagai calon presiden di 2024. "Menurut hemat saya, kalau PPP sikapnya adalah kita harus melihat juga potensi-potensi yang ada di luar kalangan partai politik. Yang ada di luar kalangan parpol itu kan banyak dalam arti bukan tokoh kalangan partai tertentu saat ini," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12). Arsul melirik tokoh-tokoh di interior kabinet seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, serta Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara dari jajaran kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. "Itu saya kira sosok-sosok yang harus kita lihat juga ya. Bahkan karena PPP tidak mendorong-dorong dari inner, ...
Baca selengkapnya